Seminar

Undang Undang Jasa Konstruksi Terbaru Berpihak Pada Usaha dan Produk Dalam Negeri

jasa konstruksi

Sebelum lanjut ke materi, kita kenalan dulu dengan P3I (Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia) dengan Ketua, Khalid Mustafa, S.T.,M.Kom. Didirikan oleh beberapa institusi yang terdiri dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, pekerjaan umum (PU), pendidikan, kesehatan, keuangan,auditor, konsultan, Ahli IT dan lain-lain.Tujuan dari program-program P3I adalah untuk membantu mensertifikatkan para pelaku penyedia barang dan jasa untuk keperluannya. Agar lebih tepat sasaran pembelanjaannya.

Dalam acara tahunan Temu Nasional P3I yang telah masuk tahun ke-5 pada 30 November 2017 di Media Tower Hotel Jakarta,  saya mengenal lebih dekat tugas dan kiprah P3I dalam berbagai bidang. Acara ini berlangsung dua hari, 30 November 2017 hingga 1 Desember 2017 dengan berbagai sesi panel diskusi. Temanya juga beragam.

Saya mengikuti diskusi di hari pertama di panel diskusi ke-dua. Bertema Sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.

Dalam bahasan yang disampaikan narasumber, saya menangkap beberapa poin dari outline yang disampaikan.

Perubahan Undang Undang ini, mengalami perbaikan dari berbagai sisi. Lebih mengutamakan keberlangsungan usaha di dalam negeri. Oleh karena itu, untuk pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan usaha konstruksi lebih mengedepankan produk dalam negeri dan mendukung produk UKM yang tersebar di seluruh Indonesia.

Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan atau pekerjaan konstruksi. Sedangkan Pekerjaan Konstruksi merupakan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan.

Dilaksanakannya perubahan Undang Undang Jasa Konstruksi dari UU No.18 Tahun 1999 menjadi UU No.2 Tahun 2017. Bertujuan untuk mempermudah klasifikasi usaha konstruksi secara keseluruhan dengan memberikan berbagai ketentuan untuk dilaksanakan bersama yang memihak pada usaha dalam negeri untuk kemajuan pembangunan.

Diantaranya, mengatur secara tegas masalah pembagian tugas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat bertanggungjawab dalam hal peningkatan kemampuan dan kapasitas usaha jasa konstruksi nasional dan pemerintah daerah bertanggungjawab dalam hal pelaksanaan pelatihannya.

Usaha jasa konstruksi dalam UU tersebut juga mengklasifikasikan secara umum dan khusus yang lebih mengarah kesesuaian klasifikasi usaha saat ini. Jadi, lebih efektif dan fungsional.

Mengenai aturan badan usaha asing adalah sangat penting sebagai bagian dari pengokohan kedaulatan rakyat Indonesia. Maka dalam UU terbaru ini, dijelaskan lebih rinci tentang poin ini. Keutamaan mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja Indonesia dan untuk jabatan-jabatan tinggi dan penting di kantor perwakilan juga adalah orang Indonesia.

Menariknya lagi, poin untuk penyelesaian sengketa dilakukan lebih ke penyelesaian secara musyawarah mufakat dengan tahapan upaya melalui mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Sehingga meminimalisir penyelesaian sengketa secara langsung melalui pengadilan.

Dengan meminimalisir penyelesaian sengketa melalui pengadilan, diharapkan semuanya diselesaikan dengan membuka berbagai kebijaksanaan yang mempermudah suatu urusan dalam bidang usaha ini dan tidak menambah biaya proses pengadilan serta meminimalisir waktu yang terbuang.

Begitu pula dengan permasalahan “gagal bangunan” hal ini dinyatakan dengan ahli yang lebih jelas yang ditetapkan oleh menteri secara rinci. Waktu pelaksanaan pun bertahap dan disesuaikan dengan laporan yang diterima.

Tenaga Kerja Konstruksi yang ditetapkan dalam UU No.2 Tahun 2017 pun lebih terakreditasi dimana semua pekerja harus bersertifikat dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dengan rekomendasi dari menteri.

Begitu pula untuk tenaga asing yang bekerja pada jabatan tertentu harus memiliki surat tanda registrasi dari menteri.

Melibatkan masyarakat dalam urusan pemerintah tentu suatu pelaksanaan demokrasi yang berhasil. Dalam bidang jasa konstruksi yang diatur dalam UU No.2 Tahun 2017 ini ada poin keterlibatan masyarakat dalam hal pengambilan keputusan dalam suatu diskusi dan laporan terhadap suatu temuan yang janggal dalam pekerjaan ini. Cakupannya pada dampak lingkungan sekitarnya.

Suasana Temu Nasional yang terselenggara ini sangat interaktif. Peserta dari berbagai daerah menyampaikan banyak hal terkait perubahan undang Undang ini sebagai aspirasi yang tersampaikan.

Untuk masyarakat umum dan awam seperti saya, penting mengetahui hal ini sebagai wawasan dan pengawalan kebijakan pemerintah dalam hal pembangunan yang melibatkan berbagai sektor.

Terbentuknya UU No.2 Tahun 2017 ini tentu saja keberpihakan didominasi untuk masyarakat Indonesia dan mempermudah usaha dan produk dalam negeri. Ini merupakan suatu kebijakan dan langkah memajukan bangsa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s